SISTEM
EKONOMI INDONESIA
KELAS : 1EB23
ANGGOTA KELOMPOK :
1. INDRI ASTUTI (23215366)
2. JUWANYAR PUTRI I. (23215642)
3. USWATUN HASANAH (26215988)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERITAS GUNADARMA
2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “ Sistem
Ekonomi Indonesia ”. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian
Indonesia
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah
ini.
Semoga makalah ini memberikan informasi bagi
masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu
pengetahuan bagi kita semua.
Bekasi,
Maret 2016
Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan
yang terjadi dalam perekonomian dunia semakin lama berlangsung semakin cepat
dan sulit diprediksikan, sejalan dengan semakin lajunya kemajuan ilmu
pengetahuan. Perombakan gaya hidup yang dahulu memerlukan waktu sampai sekian
dasawarsa atau bahkan berabad-abad lamanya, kini bisa terjadi dalam waktu
beberapa tahun saja. Apa yang disebut sebagai interdependensi ekonomi bukan
lagi sekedar kata-kata kosong di atas kertas, melainkan sudah benar-benar hadir
dan terasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi di suatu tempat nan
jauh di sana, akan kita rasakan dampak-dampaknya, baik itu yang bersifat
langsung maupun tak langsung.
Dalam
kondisi seperti ini kita dituntut untuk berbenah diri, menyongsong aneka
tantangan dan perubahan yang serba tidak terduga dan susul menyusul itu. Hanya
yang siap saja yang akan bertahan dan terus maju. Sedangkan yang lalai harus
menerima nasib terombang-ambing, terseret oleh deru globalisasi. Lantas sejauh
mana kesiapan perekonomian Indonesia? Akan mampukah kita bertahan dan menapaki
kemajuan, atau haruskah kita menerima nasib malang terpuruk ditengah-tengah
derap ekonomi dunia yang semakin gegap-gempita?
Sebuah
keniscayaan bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini pasti tidak akan
pernah lepas dari kehidupan berekonomi. Manusia membutuhkan makanan yang harus
mereka konsumsi untuk bisa bertahan hidup, makanan yang manusia makan juga
harus didistribusikan dari para produsen sehingga sampai pada konsumen yang
membutuhkan. Produksi, distribusi dan konsumsi menjadi kegiatan inti dari
ekonomi yang pasti dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhannya.
Dalam mendukung lancarnya itu semua
diperlukan sistem yang mengatur kegiatan ekonomi sehingga mampu menghasilkan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tentu saja setiap masyarakat, negara dan
bangsa mempunyai kultur atau latar belakang yang berbeda-beda sehingga dalam
mengatur kegiatan ekonominya juga memiliki sistem yang berbeda-beda meskipun
ada juga yang menggunakan sistem yang sama sesuai dengan keadaan lingkungan di
mana sistem ini akan digunakan. Dalam ekonomi, terdapat berbagai macam sistem
yang merupakan hasil dari kemampuan untuk menginterpretasikan yang berbeda-beda
sesuai dengan kultur dan lingkungan yang mempengaruhi cara berpikir untuk
menemukan sebuah sistem.
Kehidupan berekonomi juga tak lepas
dari berbagai masalah yang terus mengahantui seperti pengentasan kemiskinan,
menyediakan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan penghasilan. Nah
oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah system ekonomi tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan
sistem ?
2. Apa yang dimaksud dengan
sistem ekonomi dan politik ?
3. Apa yang dimaksud dengan
kapitalisme dan sosialisme ?
4. Apa yang dimaksud dengan
persaingan terkendali ?
5. Apa yang dimaksud dengan
kadar kapitalisme dan sosialisme
1.3 Tujuan Penulisan
Untuk membekali mahasiswa agar lebih paham dan menguasai teori
terkait: sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia
1.4 Manfaat Penulisan
1.
Makalah ini bermanfaat bagi kita semua , karena didalam makalah
yang sesederhana ini terdapat materi perkuliahan kita. Jadi diharapkan kepada
teman-teman semuanya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh.
2.
Manfaat lainnya yaitu dengan hadirnya makalah ini sejumlah orang
atau teman-teman semuanya menjadi tahu tentang system ekonomi yang ada saat
ini, bagaimana perkembangannya dan bagaimana dampaknya.
3.
Makalah ini juga bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk teman-teman
semuanya.
BAB II
SISTEM EKONOMI INDONESIA
2.1 PENGERTIAN SISTEM
Sistem
adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta
perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Yang dimaksud dengan perangkat kelembagaan yaitu lembaga atau wadah subyek
melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan. Sedangkan
Tatanan atau kaidah merupakan norma atau
peraturan yang mengatur hubungan subyek atau obyek agar berjalan serasi.
Subyek dan obyek dalam sistem diantaranya:
·
Sistem
kemayaraatan: orang atau masyarakat
·
Sistem
kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
·
Sistem
peralatan: barang/alat
·
Sistem
informasi: data, catatan, dan fakta
Sistem mengandung ciri-ciri sebagai berikut:
1. Setiap
sistem mempunyai tujuan
2. Setiap
sistem mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti
berinteraksi dengan lingkungannya.
3. Setiap
suatu sistem terdiri dari beberapa sub sistem yang biasa pula disebut bagian,
unsur atau komponen.
4. Sistem
tidak hanya sekedar sekumpulan dari bagian atau unsur melainkan juga merupakan
suatu kebulatan yang utuh dan padu atau mempunyai“wholisme” (keterpaduan).
5. Terdapat
saling hubungan dan saling ketergantungan baik dalam sistem (internal) maupun
antara sistem dengan lingkungannya (eksternal).
2.2 SISTEM EKONOMI DAN POLITIK
Menurut Dumairy (1996), sistem
ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar
manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya
dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri,
tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya
berpijak.
Berbagai permasalahan ekonomi yang
dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan
sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan sistem
ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan
sistem pemerintahan suatu negara.
Untuk mengatasi masalah ekonomi
yang bersifat fundamental (what, how dan for whom) setiap
masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkannya sesuai dengan sistem
ekonomi yang dianutnya. Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya
disebut sistem ekonomi atau tata ekonomi. Ada pula yang mengartikan bahwa
sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau
dipergunakan oleh suatu bangsa atau Negara dalam melakukan kegiatan ekonominya.
Lembaga ekonomi yang dimaksudkan di
sini adalah berupa pedoman, aturan atau kaidah yang dipergunakan masyarakat
dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Lembaga
ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, instruksi presiden, dsb. Ada pula yang bersifat tidak tertulis
seperti kebiasaan, adat-istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan suatu
masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, perangkat kelembagaan ini
meliputi cara kerja, mekanisme hubungan hukum, peraturan-peraturan
perekonomian, dan norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang
berkaitan dengan kegiatan ekonominya.
Suatu sistem ekonomi tidaklah
berdiri sendiri, sebab berkaitan dengan falsafah atau pandangan hidup
masyarakatnya. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur
saja dalam sistem kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, sistem ekonomi
merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu
negara atau bangsa.
Sistem ekonomi yang dianut suatu
Negara biasanya bersifat khas. Untuk membedakannya dengan sistem ekonomi yang
diterapkan oleh negara lain, bisa digunakan sudut pandangan yang menyangkut :
1.
Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2.
Kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain
3.
Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi
Menurut Sheridan (1998), economic system
refers to the way people perform economic activities in their search for
personal happiness. Maksudnya sistem ekonomi mengacu pada orang yang melakukan
kegiatan ekonomi dalam mencari suatu kebahagiaan.
Menurut Sanusi (2000) sistem ekonomi
merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi,
sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan
masalah pokok setiap perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.
Menurut Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi
dilihat dari ciri:
a. Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang
dibutuhkan
b. Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c. Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d. Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab
manajer
e. Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f. Pengaturan motivasi usaha
g. Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h. Penentuan pertumbuhan ekonomi
i. Pengendalian stabilitas ekonomi
j. Pengambilan keputusan
k. Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Benang merah
hubungan sistem ekonomi dan sistem politik
|
KUTUB A
|
KONTEKS
|
KUTUB Z
|
|
Liberalisme
|
Ideoligi
politik
|
Komunisme (menghapus hak perorangan)
|
|
Demokrasi
|
Rejim
pemerintahan
|
Otokrasi atau
otoriter (kekuasaan tak terbatas)
|
|
Egaliterisme (Berderajad sama)
|
Penyelenggaraan
kenegaraan
|
Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
|
|
Desentralisme
|
Struktur
birokrasi
|
Sentralisme
|
|
Kapitalisme
|
Ideologi
ekonomi
|
Sosialisme
|
|
Mekanisme pasar
|
Pengelolaan
ekonomi
|
Perencanaan terpusat
|
2.3 KAPITALISME DAN SOSIALISME
A. Sistem Ekonomi kapitalis
Sistem
ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem
ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai
oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem ini mula-mula berkembang di
Inggris pada pertengahan abad ke 18, setelah Adam Smith yang dikenal sebagai
Bapak Ilmu Ekonomi menerbitkan buku “The Wealth of Nations“.
Adam Smith
mempunyai pandangan bahwa kepentingan pribadi merupakan kekuatan pengendali
kehidupan ekonomi yang akan berjalan ke arah kemakmuran bangsa. Jika setiap orang
diberi kebebasan, semuanya akan berusaha untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya
sendiri. Tidak akan ada orang menghendaki kemiskinan atau kesengsaraan bagi
dirinya sendiri. Dengan demikian jika setiap individu sudah makmur, maka
seluruh masyarakat akan makmur, sebab masyarakat tidak lain merupakan kumpulan
individu. Kebebasan yang dimaksudkan Adam Smith, antara lain mencakup kebebasan
menjalankan usaha, kebebasan memiliki alat-alat produksi, kebebasan menetapkan
harga, kebebasan untuk mengadakan persaingan, kebebasan mengadakan perundingan.
Dengan
adanya kebebasan ini diharapkan adanya dorongan bagi setiap individu untuk bekerja
lebih giat, berlomba ke arah kemajuan ekonomi, sehingga kemakmuran dapat ditingkatkan.
. Semboyan kaum liberal adalah “laissez faire“ artinya biarkanlah.
Semboyan ini mempunyai makna “biarkanlah mereka melakukan pekerjaan yang
sesuai dengan keinginan mereka, biarkanlah produksi dan harga ditentukan oleh
permintaan dan penawaran di pasar bebas, tanpa adanya campur tangan pemerintah“.
Tugas
pemerintah adalah menjaga keamanan,menegakkan hukum, dan menyelenggarakan pekerjaan
umum. Sistem ekonomi kapitalis (liberal) tersebut memiliki ciri-ciri pokok sebagai
berikut :
1.
Pemilikan alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, mesin-mesin
oleh fihak swasta baik perseorangan
maupun perusahaan. Setiap orang memiliki kebebasan memiliki alat-alat produksi.
2.
Adanya kebebasan berusaha dan bersaing.Setiap orang bebas memilih
lapangan pekerjaannya (mendirikan perusahaan), dan bebas bersaing dengan cara
apapun. Produksi dilaksanakan oleh para pengusaha swasta atas prakarsa dan
tanggung jawabnya sendiri.
3.
Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan
diproduksi, didorong oleh motif mencari keuntungan sebesar-besarnya.
4.
Harga-harga dibentuk di pasar bebas yang ditentukan oleh pertemuan
antara permintaan dan penawaran.
5.
Campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi tidak dibenarkan.
Dalam
kenyataannya kebebasan yang dikehendaki oleh kaum kapitalis, selain telah membawa
kemajuan ekonomi yang pesat (industri dan perdagangan), juga telah mengakibatkan
kesengsaraan bagi banyak orang. Sistem ekonomi ini ternyata memiliki keburukan-keburukan
:
1.
Konsentrasi (pemusatan) kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu,
sehingga muncul bentuk monopoli. Tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan
suatu sistem pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh
permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya. Dalam
kenyataannya satu atau beberapa perusahaan raksasa menguasai pasar. Mereka
memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam menentukan harga, dan menentukan
jumlah dan jumlah barang yang ditawarkan. Mereka selalu membatasi produksi pada
tingkat di mana mereka akan memperoleh keuntungan maksimum.
2.
Ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan,
sehingga memperlebar jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kebebasan
yang tidak ada batasnya dalam kegiatan ekonomi merugikan golongan yang
lemah,sebab mereka akan kalah bersaing. Perusahaan besar bersaing dengan
perusahaan kecil, sehingga akhirnya menimbulkan semacam “kanibalisme“.
Kekayaan makin bertambah pada golongan yang kuat, sedangkan, sementara golongan
yang lemah akan jatuh miskin, yakni para pengusaha kecil dan kaum buruh.
3.
Kehidupan ekonomi sering tidak stabil, adanya gelombang
konjungtur. Mekanisme pasar bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami
fluktuasi yang tidak teratur. Pada suatu masa tertentu akan mengalami
kemakmuran yang tinggi, tetapi pada masa berikutnya akan mengalami kemerosotan
yang luar biasa. Para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang banyak secara
mendadak di suatu saat, dan mengalami kehancuran pada masa berikutnya. Demikian
pula inflasi dapat tiba-tiba muncul, dan penganguran yang tinggi dapat muncul
pada masa berikutnya. Ketidakstabilan ekonomi seperti ini sangat merugikan
masyarakat banyak.
B. Sistem
ekonomi sosialis
Kelemahan-kelemahan
yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis, telah menyebabkan munculnya paham
baru yang menentang paham tersebut. Paham baru ini dikenal dengan sistem
ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi sosialis merupakan
suatu sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal/faktorfaktor produksi,
dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai
keseluruhan.
Berbeda
dengan kapitalisme yang menitik beratkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme menitik beratkan
pada pandangan kolektivisme. Kolektivisme adalah pandangan yang mengajarkan
bahwa di samping setiap orang sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai
keseluruhan merupakan satuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya
dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis tersebut
antara lain :
1.
Semua alat-alat produksi (tanah, mesin-mesin, pabrik) produksi
dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/negara. Tidak ada hak milik pribadi atas
alat-alat produksi.
2.
Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara. Tidak ada usaha
swasta, semua perusahaan adalah perusahaan negara.
3.
Jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh
Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah.
4.
Harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh
pemerintah.
5.
Semua warga masyarakat adalah tenaga kerja/karyawan yang wajib
ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian diberi upah/gaji
oleh negara sesuai dengan kebutuhannya.
Sistem ekonomi ini dipraktekkan di
negara-negara komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan
ekonomi yang akan dilakukan. Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek
kehidupan ekonomi. Karena itu, sistem ini sering juga disebut ekonomi komando (command
economy) atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat.
Sekalipun sistem ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian
pendapatan, namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia
secara pribadi. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan
kurangnya dorongan untuk bekerja secara produktif.
C. Sistem Ekonomi Campuran
Dalam kenyataanya, kedua bentuk
sistem ekonomi tersebut (kapitalis maupun sosialis), tidak ada yang
murni, yang ada adalah bentuk campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem
ekonomi campuran, pemerintah ikut campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Namun demikian, campur tangan tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang
diselenggarakan oleh pihak swasta. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh
banyak negara tidak selalu sama. Ada yang kadar kapitalismenya lebih tinggi
seperti Amerika Serikat, Hongkong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya
lebih besar seperti India.
Untuk mengetahui apakah suatu
negara condong ke arah sistem ekonomi liberal atau sebaliknya, terdapat ukuran
yang disebut “indeks kebebasan ekonomi“ yang dikembangkan oleh Milton
Friedman dkk yang tergabung dalam “Economic Freedom Network“ . Indeks
ini dibangun atas 17 komponen, diantara nya menyangkut aspek operasi (campur
tangan) pemerintah dan struktur ekonomi. Skala indeks bergerak dari 0 sampai
10. Negara dengan indeks lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang kuat pada
sistem ekonomi liberal. Dengan menggunakan indeks kebebasan ekonomi dari Milton
Friedman, sistem ekonomi yang paling liberal di dunia adalah Hongkong (9,3),
disusul oleh Singapura (8,2), Selandia Baru (8,0) dan Amerika Serikat (7,6).
Sementara itu di tingkat ASEAN, tercatat Thailand (7,2), Filipina (7,0),
Malaysia (7,0), Indonesia (6,3). Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu
1975-1995 tampak semakin liberal dengan bergeraknya indeks kebebasan ekonomi
dari 5,2 pada tahun 1975 menjadi 6,3 pada tahun 1995. Apakah negara dengan
indeks kebebasan ekonomi yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam
perekonomiannya?
Secara empirik terbukti bahwa
memang ada korelasi positif antara kebebasan ekonomi dengan pendapatan per
kapita dan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Liberal Institut pada
tahun 1997 menunjukkan bahwa selama kurun 1985-1996, pendapatan per kapita di
negara-negara yang perekonomiannya sangat bebas mencapai US $ 14.829, sedangkan
di negara yang kurang bebas mencapai US $ 12.369, dan di negara yang paling
kurang bebas hanya mencapai US $ 2.541. Demikian pula dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara yang yang perekonomiannya sangat bebas,
tingkat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,9 % per tahun, sedangkan di negara
yang perekonomiannya kurang bebas mencapai 1,8 % per tahun, dan di negara yang
paling kurang bebas, tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 1,0 % per tahun.
Sayangnya hasil studi ini tidak melaporkan bagaimana hubungan kebebasan ekonomi
dengan pemerataan tingkat kesejahteraan.
Dalam sistem ekonomi campuran,
pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan dan memajukan ekonomi
nasional secara keseluruhan, dengan mendorong atau menumbuhkan inisiatif
swasta. Namun, yang masih menjadi persoalan adalah : bagaimana sebaiknya cara yang ditempuh
pemerintah dan apakah campur tangan pemerintah tersebut harus bersifat langsung
atau tidak langsung, apakah cukup dengan peraturan saja? Secara garis besar,
keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dibedakan dalam tiga
bentuk:
1.
Membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok agar
kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan
secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai upah
minimum ditetapkan agar para pekerja diberikan upah yang wajar dan layak
sehingga dapat mencukupi berbagai kebutuhan yang pokok. Peraturan mengenai
lokasi pengembangan dibuat, agar industri - industri yang didirikan tidak mengganggu masyarakat di
sekitarnya dengan berbagai polusi (pencemaran) yang dihasilkannya.
2.
Menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi, antara lain
kebijaksanaan fiskal dan moneter.
3.
Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga
dapat memaksimumkan keuntungan sosial (keuntungan yang diperoleh masyarakat
secara keseluruhan). Kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta pada umumnya
dapat menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi individu yang bersangkutan
(keuntungan perseorangan). Akan tetapi, masyarakat belum tentu mendapat keuntungan,
bahkan mengalami kerugian, akibat tindakan individu yang bersangkutan, misalnya
dengan menetapkan harga yang tidak wajar. Karena itulah pemerintah ikut campur
secara langsung, dengan mendirikan perusahaan-perusahaan negara untuk bidang-bidang
yang vital dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ikut campur
pemerintah tersebut, diharapkan dapat memaksimumkan keuntungan sosial.
2.4 PERSAINGAN TERKENDALI
Sistem persaingan terkendali bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan
individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45. Pengakuan
terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar
badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang
pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh
individu atas prestasi kerja dan badan
usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan
hukum perburuhan. Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga
bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk
membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
2.5 KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem
ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan
pemerintah dalam perekonomian Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan
pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G +
(X-M)
Y adalah pendatan nasional. Berdasarkan rumus
tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran
pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) ekspor
dan impor yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat
dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan
bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk
setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian
perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan
ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme. Percobaan
untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet
menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959. Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang
dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun
1965.
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Sistem
adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta
perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Dumairy (1996),
sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi
antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya
dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri,
tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya
berpijak.
Sistem
ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem
ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai
oleh pemilik-pemilik kapital (modal). Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu
sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal/faktorfaktor
produksi, dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sebagai keseluruhan.
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada
dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
1.
Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan
Agregat Keynesian.
Y = C + I + G +
(X-M)
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat
dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan
bisnis dan penentuan harga.
2. Pendekatan sejarah
yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
DAFTAR PUSTAKA
Schramm,
Carl J. (2010). Good Capitalism, Bad Capitalism: Kapitalisme Baik dan
Kapitalisme Buruk dan Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran, Jakarta: Universitas
Ciputra & Gramedia.
Dumairy,
2005, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta
Basri,
Faisal. (1995). Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, peluang
dan kendala, Erlangga, Jakarta
